Perumusan Perbuatan Pidana

Perumusan Perbuatan Pidana

  1. Kategori Pertama
  2. Menyebutkannya secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, seperti rumusan pasal 362 KUHP tentang pencurian.
  3. Hanya menyebutkan kualifikasinya saja, seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
  4. Menyebutkan kualifikasi perbuatan sekaligus merinci hal hal yang menjadi unsur perbuatan pidana. Contoh yang disebutkan kualifikasinya terlebih dahulu baru menyebutkan unsur-unsurnya yaitu pasal 480 KUHP tentang penadahan . namun ada yang menyebutkan unsur-unsur terlebih dahulu baru menyebutkan kualifikasinya seperti pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
  5. Kategori Kedua
  6. Perumusan yang menekankan pada aspek perbuatan atau disebut dengan cara formil, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.
  7. Perumusan yang menekankan pada akibat akhir dari kelakuan seseorang yang secara hukum merupakan perbuatan pidana, seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
  8. Perunmusan dengan cara formil-materiil yaitu dengan menyebutkan cara-cara dilakukannya perbuatan dan sekaligus akibat yang timbul yang dilarang, seperti pasal 378 tentang penipuan.

Jenis-jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana yaitu :

  1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak dirumuskan delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai delik. perbuatan-perbutan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

  1. Perbuatan pidana formil dan perbutan pidana materil

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukanna perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipu.

  1. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipu, dan pembunuhan.

Delik omisi adalah delik yang brupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 522 KUHP.

Sumber: https://carbomark.org/