Hambatan Non-Tarif (Non Tariff Barier)

2.5.2   Hambatan Non-Tarif (Non Tariff Barier)

Kebijakan Non Tariff Barrier terdiri atas beberapa bagian yaitu:

  1. Pembatasan spesifik, terdiri dari larangan impor secara mutlak; pembatasan impor atau quota system; peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu; peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara; peraturan kebudayaan; perizinan impor/import licenses; embargo; dan hambatan pemasaran seperti VER (Voluntary Export Restraint), OMA (Orderly Marketing Agreement).
  2. Peraturan Bea Cukai (Custom Adminitrstion Rules), terdiri dari tatalaksana impor tertentu; penetapan harga pabean; penetapan forres rate (kurs valas) dan pengawasan devisa; consultan formalitiespackaging/labelling regulation; documentation hended; quality and testing standard; pungutan administrasi (fees); dan tariff classification.
  3. Partisipasi pemerintah, terdiri dari kebijakan pengadaan pemerintah; subsidi dan insentif ekspor; countervailing duties; domestic assistance programs; dan trade-diverting.
  4. Import charges, terdiri dari import deposits; supplementary duties; dan variable levies.

Perdagangan internasional menurut Koo dan Kennedy (2005), jauh dari kebebasan. Beberapa negara menggunakan bermacam hambatan perdagangan (tarif dan non tarif) untuk melindungi industri yang tidak efisien. Hal ini terutama berlaku pada pertanian. Rata-rata tarif untuk produk pertanian (30%) lebih besar daripada untuk produk industri (6%). Tarif adalah pajak yang dibebankan pemerintah untuk komoditi sebagai batas garis nasional. Tarif digunakan untuk melindungi ekonomi domestik dari kompetisi luar negeri. Tarif ad valorem menunjukkan persentase dari nilai komoditi yang diperdagangkan. Sedangkan tarif spesifik adalah jumlah tetap per unit komoditi yang diperdagangkan. Tarif campuran adalah kombinasi dari tarif ad valorem dan tarif spesifik.

Hambatan non tarif bisa mengandung rintangan dengan angka yang besar selain tarif, seperti kebijakan, pertauran, prosedur yang mengubah perdagangan. Hambatan non tarif yang paling banyak digunakan untuk mengontrol impor pertanian yaitu (Koo dan Kennedy, 2005): (1) pembatasan kuantitatif dan pembatasan spesifik sejenis (misalnya kuota, Voluntary Export Restraints, dan kartel internasional); (2) beban non tarif dan kebijakan yang berhubungan yang mempengaruhi impor (misalnya kebijakan antidumping dan kebijakan countervailing); (3) kebijakan umum pemerintah yang membatasi (misalnya kebijakan oleh pemerintah, kebijakan kompetisi, dan penetapan perdagangan); (4) prosedur umum dan kegiatan administrasi (misalnya prosedur valuasi dan prosedur perizinan); dan (5) hambatan teknis (peraturan dan standar kualitas kesehatan dan sanitasi, kemanan, peraturan dan standar industrial, dan peraturan pengemasan dan pelabelan).

sumber :

https://radiomarconi.com/