Transaksi mata uang kripto dilarang, ini tanggapan pelaku usaha

Transaksi mata uang kripto dilarang, ini tanggapan pelaku usaha

Transaksi mata uang kripto dilarang, ini tanggapan pelaku usaha

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sudah melarang penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indodax yang semula bernama Bitcoin.id, Oscar Darmawan, menyatakan memang hingga saat ini pembayaran yang diterima di Indonesia hanya dengan menggunakan Rupiah. Tapi, ia melihat ada perbedaan antara menggunakan mata uang kripto dengan memilikinya.

Oscar melanjutkan ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap Bitcoin sebagai hal yang ilegal, padahal berdasarkan aturan tersebut, yang dinyatakan ilegal adalah menggunakan mata uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran.

“Menggunakan dan memiliki adalah yang berbeda,” kata Oscar saat ditemui

di acara peluncuran Indodax di Jakarta, Rabu.

Terkait pelarangan tersebut, ia mengaku tidak ada efek signifikan terhadap transaksi dan volume perdagangan di Indodax karena mereka tidak lagi menyediakan sistem pembayaran di situs tersebut.

“Fokus kami sebagai media pertukaran dari berbagai produk aset digital,” kata Oscar.

Sebelumnya, mereka menyediakan sistem pembayaran bernama Bitbayar

, namun telah ditutup menyusul larangan untuk menggunakan mata uang kripto sebagai pembayaran.

Untuk saat ini, ia melihat teknologi blockchain belum dapat digunakan ke sistem pembayaran di Tanah Air.

“Kami percaya teknlogi blockchain pembayaran akan merevolusi sistem pembayaran

. Tapi, kalau regulasi tidak memungkinkan, kami tidak paksakan ke arah sana,” kata dia.

 

Baca Juga :