Mengapa kita tidak melihat pemberontakan di Pakistan

Mengapa kita tidak melihat pemberontakan di Pakistan

Mengapa kita tidak melihat pemberontakan di Pakistan
Mengapa kita tidak melihat pemberontakan di Pakistan

Pakistan belum menjadi pemerintahan diktator yang brutal seperti telah terjadi di Libya, Suriah dan Mesir. Sejak era Musharraf, Pakistan telah bergerak sedemikian rupa, seperti yang dapat terlihat dengan tewasnya banyak orang yang tampaknya terkait dengan terorisme, ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru. Pemerintahan di Libya, Mesir dan Suriah ada di tangan para diktator brutal dan satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah melalui pemberontakan.

Tidak seperti di Libya, Mesir dan Suriah, Pakistan memiliki sistem politik yang tidak dikontrol oleh sebuah klan tunggal, disana terdapat pusat-pusat kekuasaan yang berbeda, dimana dua keluarga secara historis mendominasi sistem politik. Para pemilik tanah yang feodal, industrialis, keluarga-keluarga kaya dan tentara, semua adalah pusat kekuasaan yang mempertahankan arsitektur politik Pakistan. Sementara itu kaum oportunis, faksi-faksi dan individu dan kelompok-kelompok Islam telah memasuki proses politik untuk kepentingan pribadi mereka. Proses politik di Pakistan melibatkan segmen masyarakat yang jauh lebih luas dibandingkan dibandingkan dengan di Libya, Mesir dan Syria dan hal ini telah menjadi garis hidupnya.

Untuk saat, perubahan di Pakistan adalah menjadikan sistem politik, yakni parlemen untuk lebih demokratis atau mensahkan beberapa hukum Islam. Itulah sebabnya mengapa belum ada pemberontakan di negara ini meskipun perekonomian memburuk dan pemadaman listrik telah menjadi hal biasa.

Bagaimana situasi saat ini di Mesir?

Sejak Nasser merebut kekuasaan pada tahun 1952, militer membangun arsitektur politik Mesir. Sistem ini terus menjadikan tentara bertanggung jawab atas isu-isu strategis seperti kebijakan Luar Negeri, dan Pertahanan. Pada beberapa kesempatan, sebagian aspek kebijakan dalam negeri diserahkan kepada parlemen untuk ditangani. Namun Nasser, Sadat dan Hosni Mubarak berkuasa dengan kuat. Pemilihan parlemen yang telah berlangsung sejak tahun tahun 1950an pada kenyataanya telah menjadi hiasan belaka karena semua kekuatan tetap di tangan militer, yang telah mengambil pos kepresidenan dalam sebagian besar sejarah Mesir.

Namun, Musim Semi Arab menantang arsitektur politik ini dan tentara melihat kepentingan mereka mulai terancam, kemudian melengsengkan Mubarak dari kekuasaannya. SCAF – Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata – yang merupakan kepemimpinan militer Mesir, telah mengawasi transisi kekuasaan sejak itu. Pemilihan presiden dan pemilu untuk parlemen pada bulan November 2011 adalah sistem yang sama seperti yang dibangun Nasser pada tahun 1950. Namun, pada kesempatan ini berwajah sipil. Apa yang telah terjadi di Mesir merupakan kelanjutan dari sistem lama dengan wajah baru.

Pemilihan ini berlangsung dalam suatu lingkungan, di mana kekuasaan presiden tidak didefinisikan dan konstitusi negara juga belum ditulis. Jadi hasilnya adalah tidak berguna karena kekuatan partai pemenang pemilu bahkan tidak didefinisikan. Skenario ini bukanlah sebuah kecelakaan. SCAF telah menunda penulisan konstitusi negara untuk memastikan kepentingan mereka selalu tetap terlindungi.

Tindakan SCAF menjelang pemilihan presiden dengan mengeluarkan keputusan konstitusional memberikan diri mereka kekuasaan yang luas atas konstitusi masa depan, anggaran pemerintah, kebijakan luar negeri dan hak memveto undang-undang, yang jelas menunjukkan bahwa para jenderal tidak berniat menyerahkan kekuasaan dalam waktu dekat. Mereka bahkan membawahi peradilan, yang sangat dipengaruhi oleh militer hingga mereka membubarkan parlemen.

SCAF melengserkan Hosni Mubarak dan masih mempertahankan kekuasaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kekuatannya tidak lenyap dengan memutuskan kekuasaan presiden. Mesir masih memiliki tentara yang mendominasi kekuasaan dan sekarang mendominasi seorang presiden – perubahan yang terjadi hanyalah bahwa Hosni Mubarak tidak lagi berkuasa.

Presiden baru Muhaamed Mursi, akan perlu membuat kesepakatan dengan militer agar tetap berkuasa, sambil menenangkan rakyat Mesir yang memilih dia karena janji Islam. Suatu kebuntuan antara tentara dan rakyat mungkin terjadi.

Bagaimana situasi saat ini di Tunisia?

Sejak pemilu bulan Oktober 2011 dimana Ennahda menang dengan 38% total suara, tidak cukup menjadikannya mayoritas. Majelis Konstituante memiliki mandat satu tahun untuk menyusun konstitusi. Sejak itu, Ennahda telah menarik kembali landasan mereka untuk kembali pada Islam. Mereka telah menyatakan tidak akan mendukung untuk menjadikan syari’at sebagai sumber utama perundang-undangan dalam konstitusi baru dan akan menjaga sifat sekuler negara. Sikap Ennahda pada sebuah masalah telah mempertentangkan negara itu sejak pemberontakan dimulai.

Ennahda, yang muncul sebagai partai terbesar dalam pemilu demokratis pertama di Tunisia telah menyatakan pihaknya akan terus menjaga pasal pertama konstitusi 1956 dalam hukum konstitusi baru yang sedang dirancang. Ayat ini mengabadikan pemisahan agama dan negara, dimana dinyatakan bahwa: “. Tunisia adalah negara, yang merdeka dan berdaulat, agama adalah Islam, bahasanya adalah bahasa Arab dan merupakan sebuah republik.” “Kami tidak akan menggunakan hukum untuk memaksakan agama, ” kata pemimpin Ennahda, Rachid Ghannouchi, kepada wartawan setelah komite konstituen partai memilih mempertahankan ayat konstitusi. Ayat tersebut, tambahnya,” merupakan objek konsensus di antara semua elemen masyarakat; yang melestarikan identitas Tunisia sebagai negara Arab-Muslim sementara menjamin prinsip-prinsip negara demokratis dan sekuler.” Islam adalah agama resmi Tunisia sementara konstitusi menetapkan presiden harus seorang Muslim, negara itu kebanyakan sekuler.

Bagaimana situasi saat ini di Libya?

Saat ini Libya tidak memiliki tentara yang sepenuhnya mapan. Pasca jatuhnya Gaddafi dan rezimnya, Libya tidak memiliki otoritas politik terpusat. Negara ini masih berjuang untuk pulih dari perang panjang selama berbulan-bulan melawan Gaddafi, dan baik NTC maupun pemerintahan transisi yang terbentuk pada November 2011 menyatakan memiliki wewenang dan legitimasi. Kekuatan tetap di tangan milisi bersenjata, dan tidak satupun dari mereka yang cukup kuat untuk mulai bertindak sebagai kekuatan militer nasional. Masyarakat internasional telah lama memandang NTC sebagai cikal bakal negara Libya di masa depan. Laporan media telah menggambarkan bagaimana pemerintahan interim teknokratis sedang melakukan negosiasi kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan barat.

Namun pada saat ini, jumlah NTC memiliki tantangan yang paling mendasar bagi pembentukan negara: membangun keamanan dalam negeri. Pembentukan Tentara Nasional Libya yang masih berlangsung merupakan pusat tekanan atas NTC untuk menyelesaikan tugas ini.

Pemilu yang dijadwalkan pada bulan Juni 2012 telah ditunda karena NTC mempunyai sedikit wewenang. Libya sekarang dikendalikan oleh jaringan milisi bersenjata, dengan banyak dari mereka mewakili suku-suku yang kuat. Kelemahan pemerintah pusat berarti mereka dapat beroperasi dengan mendapat kebebasan hukuman (impunitas). Beberapa kota telah melakukan eksperimen politik mereka sendiri. Pada bulan Februari 2012, kota Misrata secara sepihak mengadakan pemilu sendiri.

Libya sangat cepat menjadi negara seperti Irak ketika AS menginvasi negara itu.

Kesimpulan

Musim Semi Arab di ulang tahunnya yang 18 bulan berada mungkin dibajak oleh partai-partai Islam untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah banyaknya rakyat yang dikorbankan di jalanan dalam melawan diktator brutal, umat di wilayah itu memilih partai-partai Islam karena mereka mewakili Islam. Partai-partai Islam itu tampaknya sekarang memiliki keraguan atas penerapan Islam dan selalu menemukan alasan untuk tidak menerapkan Islam.

Saat umat menggulingkan para penguasa diktator, kelompok-kelompok tersebut harus ingat bahwa mereka juga dapat dengan mudah terlempar. Kelompok-kelompok semacam ini sekarang menemukan diri mereka berkuasa dan sekarang harus mengembangkan kebijakan bagi masalah kedaerahan seperti pengangguran, pembangunan dan kemiskinan – Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mereka, memenangkan pemilu hanyalah awal. (RZ)

Baca Juga :