ALASAN-ALASAN HUKUM

Table of Contents

ALASAN-ALASAN HUKUM

ALASAN-ALASAN HUKUM
ALASAN-ALASAN HUKUM
1. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”
2. Bahwa pada hakikatnya, pajak atau pungutan yang bersifat memaksa yang dibebankan oleh Pemerintah kepada rakyat, harus dibentuk dengan undang-undang. Hal itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diakui berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Hal yang sama juga berlaku di daerah, Pemerintah Daerah hanya dapat membebankan dan menetapkan besaran pajak dan pungutan di daerah dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat di daerah. Dengan tidak adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya pungutan yang bersifat memaksa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (nietig van rectswege).
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan a quo dijelaskan bahwa: b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bukti P-9) yang menyatakan: Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.
5. Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur tentang komponen biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana diuraikan berikut: Pasal 31 (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik. (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa dari ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Pelayanan Publik di atas, dapat diketahui bahwa Termohon bukanlah lembaga yang berwenang untuk menetapkan besaran biaya/tarif/pungutan atas pelayanan publik kepada masyarakat. Seharusnya Termohon menentukan besaran biaya/tarif/pungutan pendidikan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
7. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Peraturan Walikota a quo secara sepihak dan tanpa persetujuan DPRD Kota Malang tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Pelayanan Publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Walikota a quo nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Peraturan Walikota a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-10) mengatur bahwa: “SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah”.
Dalam penjelasan atas ketentuan a quo dinyatakan bahwa: “Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”.
9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri mendefinisikan bahwa: “Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”.
10. Bahwa Satuan Pendidikan yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah bagian dari Dinas Pendidikan Kota Malang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang.
11. Bahwa penetapan besaran pungutan dalam materi muatan Peraturan Walikota a quo tidaklah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang melarang pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Walikota a quo nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sudah selayaknya Peraturan Walikota a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
12. Bahwa dalam konsideran menimbang Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dinyatakan bahwa: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, perlu menetapkan batas maksimal Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada SMA Negeri dan SMK Negeri”. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada SMA Negeri dan SMK Negeri
13. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan tidaklah memberikan delegasi kewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) kepada kepala daerah in casu Termohon untuk membentuk peraturan pelaksanaan maupun peraturan kepala daerah untuk menentukan besaran pungutan yang dikenakan kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah a quo hanya menyatakan: Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI), pendelegasian kewenangan itu baru dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat, yaitu a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 266-269).
15. Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus ada dalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule making power) itu. Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atas pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, maka dapat diketahui bahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohon untuk menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Oleh karena itu Peraturan Walikota a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
16. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (yuridische gelding) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18).
17. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (yuridische gelding) dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang ditujukan kepada Termohon untuk membentuk Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Peraturan Walikota a quo. Walhasil Peraturan Walikota a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
18. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Walikota a quo tidak sah dan batal demi hukum.