Bima Arya Nobar Debat Capres Bersama ASN

Bima Arya Nobar Debat Capres Bersama ASN

 

Bima Arya Nobar Debat Capres Bersama ASN

Wali Kota Bogor Bima Arya

Sejumlah kalangan mengapresiasi inisiasi Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggelar nonton bareng (nobar) debat Capres dan Cawapres di lingkungan Pemkot Bogor. Bahkan, Pengamat Hukum yang juga Dekan di Universitas Pakuan Muhammad Mihradi menyebut, apa yang dilakukan Bima Arya mematikan isu feodalisme yang selama ini melekat pada Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam nobar yang digelar di ruang Paseban Sri Bima

Gedung Balaikota Bogor, Kamis (18/1/2019) malam itu, tampak dihadiri ASN mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat hingga Lurah. Selain itu terlihat pula Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Czi Aji Sujiwo, Kapolresta Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser dan Rektor Universitas Ibn Khaldun Ending Bahruddin.

“Pertama saya mengapresiasi karena ini mematikan isu feodalisme yang terjadi di birokrasi. Bahwa birokrasi seolah-olah harus selalu memanut pada pimpinannya tanpa mengeluarkan alternatif,” ungkap Mihradi.

Ia menambahkan

Bukan berarti ASN tidak menuruti keputusan pimpinan pada setiap kebijakan yang diambil. “Ketika sudah jadi keputusan, ya harus diperjuangkan bersama dan harus satu sistem. Tapi ketika dalam proses pengambilan keputusan birokrasi itu harus memberikan inovasi, harus menawarkan pilihan-pilihan, harus menawarkan gagasan yang cerdas dan cerah,” jelasnya.

“Karena pemimpin yang baik tentu mempunyai pasukan di bawahnya yang betul-betul inovatif. Ini yang rupanya mau didorong oleh Pak Bima Arya agar birokrasi di Kota Bogor tidak tabu dengan debat, tidak mudah merah kupingnya dengan kritik, tapi juga tetap solid ketika keputusan sudah diambil,” tambahnya.

Sementara itu

Bima menjelaskan ada tiga alasan kenapa dirinya menginisiasi acara yang bisa dibilang satu-satunya instansi pemerintahan yang menggelar nobar debat Capres tersebut.

“Pertama, pemerintah daerah adalah kepanjangan pemerintah pusat, Sami’na Wa Atho’na. Siapapun pemimpinnya, harus kita dengar dan kita taati. Artinya, penting untuk bisa memahami gagasan-gagasan besar kedua calon pemimpin bangsa,” jelasnya.

Alasan kedua, kata Bima, debat merupakan tradisi politik modern dan maju. Bagus untuk pendidikan dan partisipasi politik. “Pemerintah harus ikut mencontohkan bagaimana menempatkan kontes gagasan pada panggung politik. Tradisi di mana otak lebih dikedepankan daripada otot,” terang dia.

“Dalam kesempatan ini juga saya ingin menggairahkan wacana dialogis yang sehat di birokrasi. Bahwa berdebat itu biasa, berbeda juga biasa. Soal pilihan itu dalam hati saja. Tapi kebersamaan harus terus dijaga. Tidak ada yang miring ke kanan, tidak ada yang miring ke kiri. Kita perdebatkan secara obyektif. Pilihan silahkan di dalam hati,” tambahnya.

 

Artikel Terkait: