Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia

Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia

siapa di antara kalian yang udah dapat ikut didalam penentuan segera (Pemilu)? Wah, tentu banyak ya. Keikutsertaan kalian didalam Pemilu merupakan tidak benar satu wujud demokrasi di negara kita. Berbicara mengenai demokrasi yang merupakan wujud pemerintahan, tentu tidak bakal terlepas dari hal-hal yang perihal dengan negara, termasuk nasionalisme. Apa itu nasionalisme dan demokrasi, bakal anda dapatkan di artikel ini, menjadi liat baik-baik ya!

PENGERTIAN

Nasionalisme memiliki sebagian pengertian menurut sebagian ahli. Hans Kohn menjelaskan nasionalisme adalah suatu mengetahui yang memasang loyalitas tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Sedangkan Joseph Ernest Renan membatasi nasionalisme sebagai sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Berbeda ulang dengan Otto Bauer yang menjelaskan nasionalisme merupakan suatu persatuan sifat yang timbul gara-gara persamaan nasib.

Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki dua makna nih. Pertama adalah mengetahui (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan. Pengertian ke dua adalah kesadaran keanggotaan didalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kapabilitas bangsa itu atau dapat termasuk diartikan dengan motivasi kebangsaan.

LATAR BELAKANG

Squad masih ingat Revolusi Perancis dan Revolusi Industri? Kedua moment itu sebabkan munculnya nasionalisme. Kok bisa? Soalnya, waktu ke dua moment itu, masih banyak negara yang dijajah oleh bangsa lainnya. Saat itu banyak negara penjajah laksanakan penindasan terhadap negara yang dijajah. Negara yang dijajah ini kemudian mengetahui bakal persamaan nasib dan harga dirinya sebagai suatu bangsa. Hingga akhirnya hal ini menghidupkan nasionalisme di Eropa terhadap abad ke-18. Paham ini kemudian cepat menyebar ke seluruh dunia terutama negara jajahan bangsa Eropa, termasuk negara-negara Asia dan Afrika.

NASIONALISME DI INDONESIA

Nasionalisme di Indonesia di mulai dengan dibentuknya Syarikat Islam/SI (sebelumnya Syarikat Dagang Islam/SDI). Peran SDI didalam nasionalisme bermula disaat H. O. S. Tjokroaminoto merubah SDI menjadi Syarikat Islam, tidak cuma berkutat di soal perdagangan. Jika sebelumnya SDI terkait dengan ekonomi dan sosial, Tjokoraminoto menjadikan SI termasuk menyinggung mengenai politik dan agama. Hal ini kelihatan didalam aktivitas SI yang menyimpan perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan dan juga penindasan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial.

PENGERTIAN

Menurut KBBI, demokrasi merupakan wujud atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut dan juga memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Pengertian lainnya adalah gagasan atau pandangan hidup yang tekankan persamaan hak dan kewajiban dan juga perlakuan yang serupa bagi seluruh warga negara. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari dua pengertian itu, kita dapat mengetahui kalau negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

LATAR BELAKANG

Paham demokrasi udah berkembang sejak masa Yunani Kuno terhadap abad ke-5 SM. Pada masa Yunani Kuno, demokrasi yang dijalankan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat segera didalam pemikiran, pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dijalankan gara-gara kuantitas penduduk di Yunani Kuno masih sedikit, lebih kurang 300 ribu jiwa. Ketentuan nikmati demokrasi tidak berlaku untuk warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya. Kalau saat ini tentu sukar ya kalau tidak tersedia perwakilan, penduduknya udah banyak banget!

Gagasan demokrasi terasa hilang disaat Eropa mengalami masa Abad Pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme, di mana kekuasaan politik dipegang oleh para agamawan atau gereja. Demokrasi ulang terlihat dengan adanya piagam Magna Charta terhadap tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menanggung sebagian hak-hak khusus bawahannya. Selain itu, piagam ini menganut dua komitmen yaitu:

1. adanya pembatasan kekuasaan raja.

2. Hak asasi manusia lebih perlu daripada kedaulatan raja.

TOKOH-TOKOH

Tokoh pertama adalah Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Montesquieu mencetuskan Trias Politika atau teori mengenai proporsi kekuasaan. Teori ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan sebuah pemerintahan wajib dibagi ke didalam tiga lembaga, yaitu:

Eksekutif yaitu lembaga yang laksanakan undang-undang.
Legislatif yaitu lembaga yang berwenang sebagai pembuat undang-undang.
Yudikatif yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, menafsirkan undang-undang kalau terjadi sengketa dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan yang melanggar undang-undang.
Pemisahan kekuasaan ini dijalankan agar pemerintah yang berkuasa tidak melakukan tindakan sesuka hati.

Kedua tersedia John Locke. Menurutnya, seluruh umat manusia diciptakan setara di mana manusia mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan. Sehingga serupa seperti didalam hidup, demokrasi termasuk melihat rakyat memiliki kedudukan yang setara. Sedangkan menurut J.J. Rousseau, rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah waktu pemerintah tidak menjunjung hak-hak tersebut.

Pemikiran-pemikiran ini kemudian mengilhami munculnya demokrasi di Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan AS terhadap tahun 1776 diakui oleh Thomas Jefferson mendapat efek kuat dari pemikiran John Locke dan Rousseau. Sampai waktu ini, demokrasi udah diadopsi oleh berbagai negara di dunia sebagai sistem pemerintahan tidak benar satunya adalah Indonesia.

Demokrasi di Indonesia terlihat sejak tahun 1913 waktu para pemimpin organisasi Indische Partij dan Sarekat Islam mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk diberi kebebasan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik dan tunjukkan pendapat. Usulan ini kemudian dipenuhi oleh pemerintah kolonial dengan pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad). www.biologi.co.id